| isis fokus serang indonesia |
PELANGI4D, Jakarta - Pengamat Intelijen, Muhammad Dahrin La Ode menilai gerakan proxy (penghubung) ISIS di Indonesia sudah menjadi ancaman nyata dan serius bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Itu sudah jadi ancaman nyata dan gangguan, kalau ancaman itu kan masih bayang-bayang dulu tapi sekarang sudah jadi fakta dan hidup didalam masyarakat kita," ujar Dahrin di Jakarta, Minggu (11/12/2016).
"Maka dari itu, aparat Kamnas (TNI, BIN dan Polri) itu jadi garda depan untuk melindungi pemerintah yang sah, karena mereka sasarannya melemahkan pemerintah didalam mengelola negara ini," ujar dia.Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengatakan paham radikal ISIS sudah mulai hidup terintegrasi di komunitas masyarakat Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.
Di samping itu, Dahrin mengatakan kalau ISIS memiliki jaringan penghubung (proxy) di seluruh dunia termasuk Republik Indonesia. Ia pun menyebut salah satu bagian dari kelompok berpaham radikal ISIS yaitu jaringan teroris Bekasi yang ditangkap pada Sabtu kemarin.
"Jadi mereka sasarannya selain membuat ketakutan di dunia khususnya di seluruh Indonesia, sekarang sudah person to person," jelas Dahrin.
Dahrin menambahkan pemerintah patut waspada, pasalnya target ISIS saat ini sudah semakin fokus dan ini sangat berbahaya. Misalnya, mereka mau membunuh presiden, membunuh wakil presiden, membunu Panglima TNI, membunuh Kapolri, Ketua DPR, Ketua MK.
"Sekarang sudah kesitu arah mereka," kata dia.
Oleh karena itu, kata Dahrin, aparat keamanan nasional baik BAIS (intelijen TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan intelijen polisi khususnya penegakan hukum itu harus betul-betul sangat siaga.
"Jadi sekecil apapun masyarakat berkomentar itu harus dianalisis oleh mereka, tidak boleh kendor. Aparat kamnas tidak boleh lengah, informasi apakah itu canda atau serius, itu harus diperhatikan aparat kamnas," Dahrin menandaskan.
Oleh karena itu, kata Dahrin, aparat keamanan nasional baik BAIS (intelijen TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan intelijen polisi khususnya penegakan hukum itu harus betul-betul sangat siaga.
"Jadi sekecil apapun masyarakat berkomentar itu harus dianalisis oleh mereka, tidak boleh kendor. Aparat kamnas tidak boleh lengah, informasi apakah itu canda atau serius, itu harus diperhatikan aparat kamnas," Dahrin menandaskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar